DKPP Periksa Ketua KPU Karangasem Soal Dugaan Rangkap Jabatan

Sidang dugaan Pelanggaran Kode Etik yang melibatkan Ketua KPU Karangasem I Gede Krisna Adi Widana di Bawaslu Bali, Selasa (06/10).

DENPASAR-fajarbali.com | Dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Karangasem I Gede Krisna Adi Widana akhirnya disidangkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Perkara bernomor 93-PKE-DKPP/IX/2020 tersebut berlangsung di Kantor Bawaslu Bali, Selasa (06/10) sekitar Pukul 09.00 wita.

Seperti diketahui, I Gede Krisna Adi Widana diadukan oleh Ketua Bawaslu Karangasem I Putu Gede Suastrawan bersama Anggota Bawaslu Karangasem I Nengah Putu Suardika, Diana Devi, Kadek Puspa Jingga, I Nyoman Merta Dana. Bawaslu Karangasem menduga jika Ketua KPU Karangasem rangkap jabatan.

Saat sidang, Putu Gede Suastrawan menyatakan bahwa Krisna diduga menyalahi Pasal 21 ayat (1) huruf l Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU 7/2017).

“Teradu selaku Ketua KPU Kabupaten Karangasem diduga merangkap jabatan sebagai Penyarikan atau Sekretaris pada Organisasi Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Karangasem,” ujarnya.

Bawaslu Karangasem juga menyertakan bukti berupa SK MDA Provinsi Bali Nomor 04/SK/MDA-Bali/IX/2020 tentang Pengurus/ Prajuru MDA Kabupaten Karangasem masa bakti peralihan 2019-2020. Juga dilampirkan tanda tangan Krisna dalam dokumen penerimaan honorium pengurus MDA Kabupaten Karangasem pada Januari-Maret 2020, dan percakapan via Whatsapp (WA) antara staf Sekretariat MDA Kabupaten Karangasem yang meminta tanda tangan surat kepada Krisna.

Apa yang disampaikan oleh Bawaslu Karangasem tersebut dibantah oleh Krisna. Menurut dia, dirinya telah mengundurkan diri dari kepengurusan MDA Kabupaten Karangasem pada tanggal 23 Agustus 2017 lalu. Setahun sebelum dirinya menjadi Ketua KPU Karangasem periode 2018-2023. “Bahkan untuk kembali menegaskan, saya kembali membuat surat pengunduran diri sebagai pengurus MDA Karangasem pada 18 Agustus 2020,” tegasnya. Mengenai namanya masuk dalam SK MDA Provinsi Bali, ia mengaku tak mengetahui hal tersebut. Apalagi dirinya sudah dua periode menjadi Komisioner KPU Karangasem.

BACA JUGA 

Mejelis sidang juga sempat menunjukkan bukti berupa dokumen penerimaan honorarium pengurus MDA Kabupaten Karangasem dari Bulan Januari-Maret 2020. Dimana, dalam bukti tersebut ada tanda tangan dirinya. Terkait hal itu, Krisna kembali melakukan bantahan. 
Soal tanda tangan tersebut, ia mengakui bahwa itu adalah tanda tangan dirinya. Hanya saja, ia mengaku tak pernah melakukan tanda tangan di dokumen yang menjadi alat bukti tersebut. “Yang membuat tanda tangan saya adalah pengurus MDA Karangasem yang bernama I Wayan Putu Widyanata,” akunya.

Ketika ditanya oleh majelis, Krisna mengakui bahwa dirinya memang belum sempat memikirkan tindakan yang akan diambilnya terkait pemalsuan tanda tangan ini. “Saya belum terpikirkan untuk ambil tindakan karena kesibukan saya,” pungkasnya. 

Sidang ini sendiri dipimpin oleh Anggota DKPP, Didik Supriyanto yang menjadi Ketua Majelis. Ia didampingi oleh Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Bali yang menjadi Anggota Majelis, yaitu AA Gede Raka Nakula (unsur KPU), Ketut Udi Prayadi (unsur Masyarakat), dan Ketut Ariyani (unsur Bawaslu). (her)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *